logoblog

Cari

APlikasi BSC Lebih Obyektif danTransparan

APlikasi BSC Lebih Obyektif danTransparan

Guna memastikan tata kelola pembangunan agar fokus pada pencapaian indikator RPJMD untuk mewujudkan NTB Gemilang, maka Pemerintah Provinsi NTB, mulai tahun

Inovasi ASN

EDY IRFAN
Oleh EDY IRFAN
09 Juli, 2019 17:01:50
Inovasi ASN
Komentar: 0
Dibaca: 731 Kali

Guna memastikan tata kelola pembangunan agar fokus pada pencapaian indikator RPJMD untuk mewujudkan NTB Gemilang, maka Pemerintah Provinsi NTB, mulai tahun ini menerapkan aplikasi Balance Score Card (BSC) sebagai tools untuk melakukan evaluasi dan monitoring. Sekaligus diintegrasikan dengan sistem pengukuran kinerja para pejabat struktural beserta seluruh  ASN pengelola kegiatan dan penyelenggara pelayanan publik.

Balanced score card  merupakan sistem manajemen strategis/aplikasi yang dapat membantu menunjukkan indikator outcome dan output yang jelas, indikator internal dan eksternal, indikator keuangan dan non-keuangan, dan indikator sebab dan akibat. Serta dapat diterapkan  tidak hanya pada saat menyusun rencana alokasi anggaran dan menyusun manajemen kinerja. Melainkan juga untuk sosialisasi terhadap kebijakan baru, memperoleh umpan balik serta meningkatkan kapasitas dan aktivitas kinerja SDM.

Sebagaimana diketahui bahwa Pemeritah Provinsi NTB melalui Perda No.1 tahun 2019 tentang RPJMD-NTB 2019-2023 mengusung Visi NTB Gemilang.  Visi tersebut akan dicapai melalui 6 Misi. Yakni NTB Tangguh dan Mantap; NTB Bersih dan Melayani; NTB Sehat dan Cerdas; NTB Asri dan Lestari; NTB Sejahtera dan Mandiri; serta NTB Aman dan Berkah.

Visi-misi tersebut akan diwujudkan dan diimplementasikan pada 6 bidang program strategis prioritas dan 60 program unggulan. Dan seluruh Kepala Perangkat Daerah diminta secara bertahap dan terintegrasi, untuk segera mengeksekusi dan merealisasikannya.

Dengan BSC, maka semuanya akan menjadi lebih obyektif dan transparan. "Pelaksanaan program-program pembangunan NTB Gemilang, dan apapun bentuk kegiatan yang dilaksanakan oleh perangkat Daerah, akan dapat berjalan secara lebih transparan, akuntable, terukur dan objective", ungkap Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah saat rapat pimpinan Perangkat Daerah Provinsi NTB, di RRU Kantor Gubernur, Senin (8/7-2019).

Masyarakatpun dapat ikut memantau setiap program yang dilaksanakan, ujarnya. Sekaligus setiap capaian kinerja dan hambatan dalam pelaksanaanya, dapat diketahui juga. Pada program/kegiatan apa atau bidang dan seksi mana yang belum mencapai target. Apakah program eksekutif, legislatif atau justru karena ada persoalan kinerja pada SDM yang mengelolanya, terang Gubernur Doktor Zul sapaan akrabnya.

Diera yang serba digital ini, kata Gubernur sudah tidak ada lagi  program-program yang dapat dilaksanakan secara sembunyi-sembunyi. Masyarakat juga ikut memantau, tandasnya.

Dengan BSC ini, maka semua sumber daya  ikut bergerak dan berperan, termasuk ikut memantau. "Saya dan Bu Wagub serta Pak Sekda setiap saat dapat mengetahui progress pelaksanaan program/kegiatan dan program-program unggulan di semua OPD", tegas Gubernur.

Demikian juga para Kepala Perangkat Daerah, dapat memantau kinerja bawahannya dan seterusnya, sehingga ketika terjadi permasalahan, dapat segera diatasi.

 

Baca Juga :


Dengan alat ini, maka tugas kita menjadi lebih ringan dan ketika dilakukan evaluasi terhadap kinerja perangkat daerah,  dapat dilakukan secara obyektif. "Bukan berdasarkan like and dislike, tetapi karena diukur dari kinerja secara obyektif", tegas Doktor Zul.

Hal senada disampaikan Wagub, Dr. Hj. Siti Rohmi Djalilah, M.Pd. Seluruh Perangkat Daerah dimintanya untuk bersama-sama dapat merampungkan proses input data program/ kegiatan kedalam BSC pada akhir bulan Juli ini. Sehingga pada tanggal 19 September 2019 dalam satu tahun pemerintahannya, sudah semuanya mantap. Dan sudah dapat diterapkan secara menyeluruh sebagai tools dalam pengawalan dan pengelolaan seluruh program mewujudkan NTB Gemilang, ujarnya.

"Tidak boleh ada lagi OPD yang belum tuntas, apalagi belum memahami atau belum menguasai ilmunya", pinta Wagub yang lebih akrab disapa Umi Rohmi itu.

Karenanya, Wagub mengingatkan kepada para Kepala OPD agar tidak menyerahkan semua urusan  BSC kepada Staf dan Pejabat yang menangani program saja. Tetapi semuanya harus terlibat dan mengerti cara kerja dan pemanfaatannya untuk mewujudkan kinerja yang optimal. Bappeda juga harus memberi pembinaan. Demikian juga Inspektorat, Biro organisasi dan OPD yang bertugas melakukan  penilaian terhadap SAKIP, harus turun melakukan pembinaan, tegasnya.

Penjabat Sekda, Ir. H. Iswandi, M.Si menambahkan agar Perangkat daerah sebagai implementor, memberi atensi khusus untuk bisa merampungkan proses perencanaan Monev melalui BSC tepat waktu. "Kita tidak boleh berlama-lama hanya untuk hal-hal kecil yang harusnya dapat dirampungkan segera", tegasnya.  Tapi sambil jalan menyempurnakan sistem BSC ini,  yang sudah on the track, imbuhnya. Maka kita bergegas juga untuk segera melaksanakan program-program strategis agar sukses mencapai target yang telah ditetapkan, ajaknya.

Dengan menggunakan Aplikasi BSC, maka seluruh rincian program/kegiatan dan alokasi anggarannya serta progres/capaian kinerja dari tiap-tiap pejabat di seluruh Perangkat Daerah sebagai pengelola atau penanggungjawab kegiatan, dapat dipantau secara riil time oleh Gubernur, Wakil Gubernur, Sekda dan Para Kepala OPD melalui Dashboard/layar pemantau yang ada diruang pimpinan.(Diskominfotik).



 

Artikel Terkait

0 KOMENTAR

Belum ada komentar.
Berikan Komentar Bermanfaat Meski Satu Kalimat
 
 

TULIS KOMENTAR

Silahkan Login terlebih dahulu untuk mengisi komentar.
 
Copyright © 2008-2019 | kampung-media.com. All rights reserved.
 
Tutup Iklan